Bivitri Susanti
| Lahir | 1974 Jakarta |
| Afiliasi | PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan), STH Indonesia Jentera |
| Pendidikan |
|
| Bidang | hukum tata negara, sosiologi hukum, kebijakan publik |
Pokok Pikiran & Kontribusi
Supremasi hukum vs Rule by Law; kritik terhadap oligarki dalam pembuatan UU; konstitusionalisme warga; pentingnya masyarakat sipil dalam pengawasan hukum; reformasi pendidikan hukum yang progresif.
Bivitri Susanti, atau yang akrab disapa Bibip, adalah seorang pakar hukum tata negara dan intelektual publik yang menjadi salah satu suara paling jernih dalam menjaga marwah konstitusi Indonesia. Sebagai akademisi dan pendiri PSHK, ia dikenal karena kemampuannya membedah anatomi kekuasaan yang sering kali menggunakan hukum (law) sebagai instrumen untuk melanggengkan kepentingan elit (oligarki), sebuah praktik yang ia sebut sebagai “Rule by Law” (pemerintahan oleh hukum) yang berbahaya bagi demokrasi.
Kontribusi intelektual terbesarnya terletak pada upayanya untuk membumikan konsep konstitusionalisme kepada warga biasa. Bibip percaya bahwa hukum tidak boleh menjadi milik para ahli saja; ia harus dimengerti dan dijaga oleh setiap warga negara agar tidak disalahgunakan. Ia adalah kritikus paling gigih terhadap proses pembuatan undang-undang yang dianggapnya tidak partisipatif dan “dibajak” oleh kepentingan bisnis-politik, seperti dalam kasus UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK. Penampilannya dalam film dokumenter Dirty Vote menunjukkan integritasnya dalam mempertaruhkan reputasi akademik demi memberikan pendidikan politik yang jujur kepada publik.
Melalui Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera yang ia rintis, Bibip berupaya mereformasi pendidikan hukum di Indonesia agar tidak hanya melahirkan tukang hukum, tetapi melahirkan pejuang keadilan yang memiliki sensitivitas sosial tinggi. Ia menekankan bahwa seorang sarjana hukum harus memiliki hati nurani dan keberanian untuk memihak pada kebenaran, bukan sekadar memihak pada pasal-pasal yang bisa dipesan. Ia adalah pendukung utama penguatan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan negara yang cenderung hegemonik.
Hingga kini, Bivitri Susanti tetap menjadi rujukan utama bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Warisannya adalah sebuah standar baru dalam aktivisme intelektual berbasis hukum: bahwa kecerdasan harus dibarengi dengan keberanian moral untuk mengatakan yang salah di hadapan penguasa. Ia telah membuktikan bahwa pena seorang akademisi bisa menjadi perisai bagi hak-hak warga negara. Bibip adalah simbol dari keteguhan hati seorang perempuan intelektual yang memilih jalan sunyi untuk tetap kritis demi masa depan hukum Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.
Karya Utama
- Menata Kebijakan: Perspektif Hukum dan Politik () Buku
- "Dirty Vote" (Narator & Narasumber Utama) (2024) Film Dokumenter
Sumber Referensi
Kontributor
Anonim